Pj Wako Payakumbuh Serahkan Bantuan CBP Tahap III kepada 7647 KK

Payakumbuh - Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno secara simbolis menyerahkan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap III untuk bantuan pangan 2024 kepada 7.647 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (11/10/2024) di Kelurahan Tanjuang Godang Sungai Pinago.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyerahkan bantuan pangan tahap III kepada 7.647 keluarga di Kota Payakumbuh. Bantuan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, ” kata Pj. Wako Suprayitno.

Baca juga: Terima Perwakilan Kerajaan dan Kesultanan, Rachmat Gobel: MAKN Dapat Berperan Perkuat Produk Ekraf

Bantuan pangan berupa beras ini disalurkan atas instruksi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk mengelola proses distribusinya. Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai transporter untuk memastikan beras sampai ke setiap penerima, langsung dari Gudang Bulog.

Setiap Kepala Keluarga menerima sebanyak 10 kg beras per bulan selama enam bulan, dengan total bantuan sebesar 76, 47 ton beras setiap bulannya. Penyaluran ini akan berlanjut pada Desember 2024 nanti.

Baca juga: Wagub Sumbar dan PFN Bahas Rencana Pembuatan Film Bung Hatta

“Dengan bantuan ini, kami berharap bisa meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, ” tutur Suprayitno.

Data penerima bantuan bersumber dari Data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pihak kelurahan dengan dukungan dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Baca juga: Meski Pandemi, Putu Supadma Harap Target SDGs di Tasikmalaya Dapat Tercapai

Proses verifikasi ini, lanjutnya, sangat penting agar bantuan tepat sasaran, menggantikan penerima yang sudah meninggal, pindah domisili, tercatat ganda, atau tidak ditemukan di alamat yang terdata.

Suprayitno juga menjelaskan, tujuan utama dari penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini adalah untuk menanggulangi potensi kekurangan pangan yang dapat berujung pada krisis gizi dan kelaparan, sekaligus mengendalikan inflasi dan melindungi produsen serta konsumen dari gejolak harga.

Baca juga: Ace Hasan Dorong Pemerintah Lakukan Pemutakhiran Data Penerima BLT BBM

"Kami berharap masyarakat yang menerima bantuan dapat benar-benar memanfaatkannya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, " imbuhnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak memperjualbelikan beras yang diterima. "Beras ini untuk dimakan, bukan dijual. Jika ada yang ketahuan menjual, nama penerima tersebut akan dicoret dari daftar pada tahap berikutnya. Kepada pedagang, kami juga memperingatkan agar tidak menerima beras bantuan ini, karena tindakan tersebut akan dikenakan sanksi tegas, " tegasnya.

Baca juga: Setya Kita Pancasila Disambut Kepala BNPT

Suprayitno juga menekankan bahwa, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi untuk meringankan beban hidup masyarakat, terutama di masa-masa sulit.

"Pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan tetap terpenuhi. Kami akan terus berupaya hadir di setiap situasi, mendampingi, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, " ujarnya.

Ia pun berharap, bantuan ini bisa menjadi jembatan bagi kebahagiaan banyak keluarga di tengah kesulitan yang mereka hadapi.

“Kami percaya, dengan doa dan ikhtiar bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Payakumbuh. Semoga setiap butir beras yang diterima menjadi bagian dari langkah besar menuju kehidupan yang lebih sejahtera, ” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Edvidel Arda, perwakilan Perum Bulog, PT Pos Indonesia, Camat Payakumbuh Barat dan lurah setempat.

Baca juga: Resmi Dikukuhkan, Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI 2022-2027 Siap Mengabdi Untuk Kemanusiaan

Suprayitno menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak untuk memastikan bantuan ini tersampaikan dengan lancar dan tepat waktu. (**)